Tak Cerdas, Dirjen Potong Tunjangan Guru

JAKARTA – Rencana Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata memotong Tunjangan Profesi Guru (TPG) berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG), merupakan solusi yang tidak cerdas. Kepala sekolah di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Dakso Sartono mengatakan hal ini kepada SH, Selasa (1/9). “Pendidikan dan pelatihan guru adalah tanggung jawab pemerintah,” kata Dakso. Ia berpendapat, peningkatan kualitas guru seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya meningkatkan kualitas guru dapat dilakukan pemerintah melalui berbagi cara, antara lain dengan empowering atau penguatan kapasitas guru. “Empowering guru seharusnya dilakukan misalnya dengan program inservice education, sebagai bentuk kewajiban pemerintah, bukan dengan memotong TPG,” usulnya. Kepala SDN 01 Cikini Jakarta Pusat, Kasibin, mengatakan, seharusnya negara telah mengalokasikan dana pendidikan dan pelatihan guru dalam pos-pos tersendiri. Dengan demikian, katanya, dana pendidikan dan pelatihan untuk guru tidak perlu diambil dengan cara memotong tunjangan profesi dari guru yang UKG-nya rendah. Ia mengusulkan pemerintah mencari cara lain meningkatkan kualitas guru, selain dengan memotong tunjangan pribadi para pendidik. “Kalau untuk melatih guru, pemerintah mengambil dana dari tunjangan guru untuk dikelola instansi tertentu, apakah langkah semacam itu tidak akan tampak lucu?,” tanyanya, Senin (31/8). Kepala SDN Menteng 01 Jakarta Pusat, Akhmad Solikhin mengatakan, pemerintah memang perlu menindaklanjuti hasil UKG, namun dia belum mengetahui rencana pemotongan TPG untuk pelatihan guru yang memiliki nilai UKG rendah. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan kebijakan memotong TPG untuk pelatihan guru tidak akan produktif. Pasalnya, katanya, kebijakan tersebut bakal ditentang oleh para guru. Sumber : Sinar Harapan